Pemprov Bali Ajak BKKBN Bali Tangani Stunting dan Kampanye KB Krama Bali

- 6 Maret 2021, 21:48 WIB
Gubernur Bali, Wayan Koster bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi.
Gubernur Bali, Wayan Koster bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi. /Istimewa

POTENSIBADUNG.COM - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali turut bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menangani gangguan pertumbuhan atau stunting yang sering terjadi pada anak Indonesia. 

Selain itu Koster mengajak BKKBN Provinsi Bali ikut mengkampanyekan program Keluarga Berencana(KB) Krama Bali yang ia gagas sejak masa awal kepemimpinannya sebagai gubernur Bali.

"BKKBN bisa ikut mengkampanyekan hal tersebut pada pasangan muda atau generasi muda yang berencana menikah. Namun tentu harus terencana dan diperhatikan kesehatannya," tegas Gubernur Koster.

Baca Juga: Tim Raider Terlibat Kontak Senjata dengan Kelompok Undianus Kogoya di Papua, 1 Tewas, 1 Terluka

Kampanye KB Krama Bali sendiri, dikatakan Gubernur Koster, telah tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.

Secara eksplisit Ingub ini menganjurkan krama Bali untuk memiliki lebih dari dua orang anak, bahkan hingga empat orang anak dengan penyebutan nama terdiri dari Wayan, Made, Nyoman dan Ketut. Ataupun nama lain sesuai kearifan lokal diwariskan oleh para leluhur dan tetua Bali.

Baca Juga: AHY Masuk Pusaran Konflik Partai Demokrat, Annisa Pohan Meradang 'Keadilan Sudah Pergi'

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi mengatakan bahwa pemberantasan stunting menjadi salah satu sasaran prioritas dalam program Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang menjadi Program Nasional BKKBN. Pendataan yang akan dilaksanakan selama sebulan penuh sejak 1 April hingga 31 Mei 2021, dan berlangsung di sejumlah daerah diharapkan dapat menghasilkan potret kependudukan Indonesia.

"Jadi kita nanti akan dapat kondisi nyata di lapangan seperti apa," ujarnya.
Menurut Agus, BKKBN juga akan memasukkan indikator baru yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Keluarga (IPM) yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi keluarga untuk kepentingan penyusunan program dukungan/ intervensi oleh pemerintah.

Halaman:

Editor: Hari Santoso


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x