Network
PotensiBadung.com - Sidang pertama gugatan sengketa Pemilu 2024 pasangan calon (Paslon) Anies-Muhaimin (AMIN) telah dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3/2024).
Adapun pokok-pokok yang digugat sebagai pelanggaran Pemilu 2024 oleh Paslon AMIN adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang dinilai tidak memenuhi syarat.
Kemudian menuding penyelenggara pemilu tidak independen, disebut ada intervensi kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu, nepotisme, ASN yang tidak netral, pengarahan kepala desa sebagai mesin pemenangan paslon tertentu.
Baca Juga: Dalam Proses Pembongkaran, Wisma Hunian Kosong Pada Lapas Kerobokan Alami Kebakaran
Baca Juga: Tambah Mesin Autogate Bandara Ngurah Rai untuk Kelancaran Pemeriksaan Keimigrasian
Pokok gugatan lainnya adalah bantuan sosial yang dikucurkan Presiden Jokowi selama Pemilu 2024 dinilai secara eksplisit untuk menaikan suara Prabowo-Gibran.
"Diantara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu paslon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan," ucap Anies Baswedan dikutip dari Youtube Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Ini Keistimewaan Nuzulul Quran yang Diperingati Setiap 17 Ramadhan
"Terdapat pula praktik yang menyesatkan di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan-bantuan sosial yang sejatinya diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon," sambung Anies.
Sesuai tahapan sidang, jawaban atas tudingan atau gugatan Paslon AMIN itu akan dijawab KPU RI pada tanggal 28 Maret 2024, esok di Mahkamah Konstitusi. ***
