Network
PotensiBadung.com - Polemik penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar pada saat kunjungan Presiden Jokowi di Gianyar beberapa waktu lalu masih menjadi perhatian PDIP Bali.
Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster sampai mengatakan bila perlu sekalian saja diterapkan pemilu tanpa atribut partai. Hal itu disampaikan atas kekesalan pasca penurunan baliho Ganjar-Mahfud.
Menyikapi itu, Sekretaris DPC PDIP Badung, I Putu Parwata mengatakan DPC PDIP Kabupaten Badung siap untuk pemilu tanpa atribut partai jika ada instruksi dari DPP dan DPD PDIP Bali.
"Kalau ada instruksi dari DPP dan DPD semua kader partai tidak usah kampanye kita ngikuti perintah partai, karena partai PDI ini tegak lurus," ucapa Parwata saat ditemui di Ruangan Ketua DPRD Kabupaten Badung, Senin (6/11/2023).
Baca Juga: Berani Benar! Bupati Gianyar Boikot Presiden Jokowi
Parwata menegaskan sekalipun undang-undang KPU dan PKPU membolehkan untuk memasang atribut partai sebagai bahan kampanye, tetapu jika DPP dan DPD PDIP Bali minta untuk pemilu tanpa atribut, pihaknya akan tegak lurus.
"Mekanisme yang diatur oleh undang-undang, baik itu undang-undang KPU dan PKPU kita ngikuti, tapi kalau di masa kampanye itu kita diinstruksikan tidak usah kampanye, ya kita tidak kampanye, tegak lurus kita," tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Badung itu menjelaskan bahwa berdasarkan PKPU dan undang-undang kepemiluan setiap partai politik dapat memasang atribut partai sebagai alat peraga kampanye (APK) di masa kampanye pemilu 2024.
Baca Juga: Kumuh, Pinggir Jalan Bukit Jimbaran Jadi Tempat Pembuangan Sampah
Namun DPC PDIP Badung tetap tegak lurus pada instruksi DPP dan DPD PDIP.
"Ada aturannya, jadi peraturan PKPU mengatur bahwa setiap partai politik dapat memasang alat peraga partai, bendera, baliho dan sebagainya tapi kalau ada instruksi dari partai apakah itu dari DPC, DPD, dan DPP tidak usah pasang ya kita tidak pasang," tandasnya.
