Network
PotensiBadung.com - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan komitmen menjaga netralitas sepanjang proses pemilu 2024.
Sikap itu berbeda dengan Jokowi yang mengatakan presiden dan wakil presiden boleh berkampanye dan memihak pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Bali Romi Yudianto Cek Senjata di Lapas Tabanan
Baca Juga: Paspor Hilang dan Saldo Rekening Cuma Rp 200 Ribu, Kakek Belgia di Deportasi
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) kemarin.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," tambahnya.
Baca Juga: Kompak Berempat Beli Sabu, 4 Buruh Bangunan Divonis 4 Tahun Penjara
Baca Juga: I Made Richi Ardhana Yasa alias Ray Oknum Jurnalis yang Tipu Ratusan Juta Divonis 1,5 Tahun
Namun Pj Gubernur Bali justru menegaskan kepada semua pihak secara khusus pejabat publik atau pejabat negara dalam lingkungan Pemprov Bali agar menjaga netralitas. Bahkan bila ia sendiri yang melanggar ia siap untuk dilaporkan.
