Network
PotensiBadung.com - Sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan publik yang berpijak pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali telah meluncurkan kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Acara ini diselenggarakan pada Jumat (22/03/2024), yang menandai langkah penting dalam peningkatan kualitas layanan administratif bagi masyarakat.
Alexander Palti, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, menjelaskan bahwa pembangunan layanan publik yang mengutamakan HAM telah menjadi prioritas utama bagi instansi tersebut.
Baca Juga: Lagi, SMSI Raih Penghargaan MURI untuk Kegiatan Donor Darah Serentak
Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung MotoGP Portugal 2024: Francesco Bagnaia Siap Merebut Kemenangan Lagi
"Ini adalah bentuk konkrit dari komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara akan layanan yang adil dan merata dari kantor wilayah dan UPT di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM," ungkap Alexander.
Langkah-langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis HAM di wilayah ini. Salah satunya adalah melalui penilaian Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM).
P2HAM merupakan proses penyelenggaraan layanan publik di bidang hukum dan HAM yang mengacu pada prinsip-prinsip HAM. Prinsip ini menekankan pentingnya orientasi layanan publik pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, serta urgensi pemahaman UPT terhadap konsep P2HAM, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kegunaan, aksesibilitas, dan keadilan.
Baca Juga: Doa Puasa Ramadhan Hari ke-13 dan Keutamaannya, Agar Dihindarkan dari Segala Perbuatan Buruk
