Potensibadung.com - Beredarnya informasi dugaan kebocoran data yang terjadi di aplikasi PeduliLindungi.
Tidak tanggung-tanggung, kebocoran data menimpa orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo.
Melalui postingan di Instagram @kemenkes_ri pada Rabu, 8 Agustus 2021, informasi tersebut dibantah.
Baca Juga: Adaptasi Film Anime Slam Dunk akan Rilis pada 2022 Mendatang
"Hingga saat ini tidak ada bukti kebocoran data pribadi baik oleh pejabat maupun masyarakat umum di PeduliLindungi," katanya.
Untuk itu, masyarakat diimbau tetap tenang dan tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku.
Baca Juga: Hore! Pantai Kuta Dibuka Lagi, Masyarakat Berharap Ekonomi Kembali Pulih
Selain itu, aplikasi PeduliLindungi juga telah melewati proses IT security assessment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Jadi dipastikan keamanan dan kerahasiannya terjamin.
Postingan tersebut juga membeberkan Fakta-fakta.
1. Insiden penyalahgunaan data vaksinasi presiden Jokowi.
Hingga saat ini tidak ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi.
Baca Juga: Bantuan Kuota Kemdikbud Cair Bulan September, Simak Jumlah dan Cara Mendapatkannya
Ada pihak yang memiliki informasi NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik presiden.
Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data.
2. Insiden jual beli jasa input sertifikat vaksinasi ilegal ke dalam sistem.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta Besok Kamis 9 September 2021 untuk Libra, Scorpio, Pisces, dan Aquarius
Pihak Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan pelaku pembuat dan penjual sertifikat vaksin Covid-19 ilegal yang tersambung dengan PeduliLindungi.
3. Insiden dugaan data penggunaan data e-HAC bocor.
Data masyarakat yang ada dalam sistem e-HAC tidak bocor dan dalam pelindungan.
Data masyarakat yang ada di e-HAC tidak mengalir ke platform mitra atau pihak ketiga.
Baca Juga: Avocado Oil vs Olive Oil, Mana yang Lebih Sehat
4. Insiden Pemerintah menutup data pejabat publik.
Ditegaskan menutup data pejabat publik, bukan bearti Pemerintah tidak menjaga keamanan data masyarakat.
Pemerintah senantiasa menjaga seluruh keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia. ***