Network
PotensiBadung.com - Sebagai upaya memperkuat komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja.
Acara ini turut disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Senin (22/1/2024), di Prime Hotel Plaza Sanur.
Rapat Koordinasi ini memiliki tujuan utama untuk merumuskan resolusi, strategi, dan langkah kerja dalam pelaksanaan program, anggaran, dan kegiatan pada tahun 2024, berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali.
Baca Juga: Surya Paloh Akan Bertemu Puan Maharani dan Megawati, Bahas Soal Ini...
Baca Juga: Target Wisatawan 6,6 Juta, Pemprov Siapkan Aplikasi Love Bali Tampung Pungutan Bagi Wisman
Proses penandatanganan perjanjian dan Komitmen Bersama melibatkan Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran pimpinan, termasuk Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Romi Yudianto, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, menyampaikan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan tekad kuat Kantor Wilayah untuk mencapai kinerja optimal pada tahun 2024, sekaligus menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Romi menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian ini adalah langkah awal yang strategis dalam memperkuat Pembangunan Zona Integritas di tahun 2024. "Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan baik," ucapnya.
Baca Juga: Dituntut 4 Tahun, JPU Nilai Yusnantara dan Budiartawan Terbukti Lakukan Pemerasan SPI
