Network
PotensiBadung.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali di bawah kepemimpinan Romi Yudianto baru-baru ini menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah untuk 10 Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
Acara ini melibatkan 9 MPD Notaris dari Kabupaten Karangasem dan 1 MPD Notaris dari Kabupaten Buleleng yang akan menjabat untuk periode 2024-2027.
Seremoni tersebut berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem pada hari Selasa, tanggal 20 Februari.
Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Baca Juga: Prof. Antara Bebas, Mahasiswa Tetap Tuntut Pengembalian SPI
Baca Juga: Pembangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan di Tabanan Masuk Tahap Perencanaan
Proses pelantikan MPD Notaris ini menjadi syarat penting sebelum mereka dapat mulai melakukan tugas pengawasan terhadap notaris yang bertugas di wilayah Kabupaten masing-masing.
Tujuan utama dari pembentukan Majelis Pengawas Notaris adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris.
Pada kesempatan itu Romi Yudianto menekankan pentingnya peran Majelis Pengawas Notaris sebagai pembina, bukan hanya sebagai pengawas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada notaris. Romi juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Bali Gelar Sosialisasi IRH, Rakor KKPHAM, dan Aksi HAM
