Network
PotensiBadung.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham) mengevaluasi program Desa Sadar Hukum di 2 desa binaan yaitu di Desa Gubug dan Desa Buruan.
Tim evaluasi Desa Sadar Hukum Kabupaten Tabanan itu terdiri dari JFT Penyuluh Hukum Madya, JFT Penyuluh Hukum Muda dan JFU pada Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH.
Kegiatan ini dihadiri oleh perbekel desa, sekretaris desa, perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan, perangkat desa, Kelompok Kadarkum, dan masyarakat desa.
Baca Juga: Membangun Sinergitas Dalam Penanganan Hukum, Kemenkumham Bali Audensi dengan Kejaksaan Tinggi Bali
Baca Juga: Usai Jalani Hukuman 10 Tahun WN Rusia langsung Diserahkan ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai
Penyuluh Hukum Madya, Ida Ayu Putu Herawati menyampaikan, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa desa yang sudah menjadi desa sadar hukum masih layak menyandang desa sadar hukum.
Pedoman pelaksanaan evaluasi itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
"Program Desa Sadar Hukum merupakan salah satu program prioritas Kementerian Hukum dan HAM. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan Desa Gubug dan Desa Buruan masih layak sebagai Desa Sadar Hukum," ucap Herawati , Rabu (17/4/2024).
Baca Juga: Sinergitas APH, Pemerintah dan Masyarakat, Cegah Pelanggaran HKI di Bali
Baca Juga: Usai Cuti Bersama, Lapas Kerobokan Tingkatkan Diteksi Dini
"Kami berharap dengan evaluasi ini, pelaksanaan program Desa Sadar Hukum di Kabupaten Tabanan dapat semakin optimal dan bermanfaat bagi masyarakat," kata dia.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan evaluasi Desa Sadar Hukum yang dilakukan.
Evaluasi ini menurutnya penting untuk memastikan bahwa desa-desa yang telah menyandang predikat Desa Sadar Hukum benar-benar memenuhi kriteria dan menjalankan programnya dengan baik.
Baca Juga: De Gadjah Minta 58 Kader Terpilih Segera Kerja Meski Belum Dilantik
Baca Juga: Usai Cuti Bersama, Lapas Kerobokan Tingkatkan Diteksi Dini
"Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program Desa Sadar Hukum berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," imbuh Pramella.
"Saya berharap agar program Desa Sadar Hukum ini dapat terus dikembangkan dan diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak desa di Bali. Dengan demikian, diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat," harapnya. ***
