Network
Saat itu terlapor mengakui bahwa PT. DIM tidak punya izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran.
Baca Juga: Kominfo Minta Masyarakat Hati-hati Penipuan Bantuan Kuota Internet, Begini Modusnya
"Jadi sebenarnya Klien kami ingin agar uang yang telah mereka bayarkan ke PT. DIM bisa dikembalikan, namun faktanya Terlapor tidak mau mengembalikan uang tersebut, sehingga klien kami melaporkan kasus ini ke Polda Bali," ungkapnya.
Pihak PT DIM belum bisa dimintai konfirmasinya terkait dengan dilaporkannya perusahaan tersebut oleh 15 orang. ***
