Network
Baca Juga: Manajemen PSIS Semarang Memohon Doa Suporter untuk Adi Satryo dan Taufik Hidayat, Ada Apa?
Terkait dengan verifikasi yang seperti 'wajib' untuk media, secara tidak langsung diterima oleh Pemerintah di Daerah sebagai salah satu syarat untuk kerjasama.
Dalam hal ini, SMSI Provinsi Bali meminta instansi pemerintah atau lembaga lain memberikan syarat kerjasama, cukup berbadan hukum dan konten-konten yang dapat dipertanggungjawabkan. "Kami akan berkirim surat kepada pemerintah tentang hal tersebut disertai roadshow audiensi," jelasnya.
Dalam Rakernas SMSI di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (6/3/2023) Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu memberikan dukungan penuh, agar tujuan bermedia sampai mendorong pers yang lebih baik, menghasilkan keutuhan dalam bernegara, dan memperhatikan kebhinekaan.
Pada kesempatan itu ia menyatakan Dewan Pers hanya melakukan pendataan bukan pendaftaran. “Undang-undang memandatkan pendataan, bukan pendaftaran. Bila perusahaan pers melakukan pendataan, maka kami wajib memverifikasi. Kalau tidak terdata tetap dilindungi sepanjang koridornya karya jurnalistik berkualitas,” tukas mantan Komisioner Komnas Perempuan tersebut. ***
