Network
PotensiBadung.com - Verifikasi yang dilakukan Dewan Pers dinilai Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali memberatkan pengelola atau pemilik media online di daerah. Sebab, umumnya mereka berusaha karena terpanggil idealisme dengan pendanaan yang minim.
Untuk itu Ketua SMSI Provinsi Bali Emanuel Dewata Oja atau akrab disapa Edo memaparkan, kebijakan Dewan Pers untuk verifikasi agar jangan sampai justru membunuh hak hidup media startup.
Dalam hal ini, SMSI mendukung pendataan yang dilakukan Dewan Pers melalui proses verifikasi. Namun, yang terjadi di lapangan saat ini, persyaratan untuk verifikasi justru dinilai memberatkan media-media online yang bergerak dengan kapital cekak.
Baca Juga: Sukseskan Ekonomi Biru, BRI Jalin Kerja Sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Baca Juga: Putus Tren Tak Terkalahkan PSM Makassar, Persikabo 1973 Siapkan Mental Hadapi Pemuncak Klasemen
"Media online juga memiliki peran besar dalam mensosialisasikan program pemerintah. Seperti yang pernah terjadi, ketika pandemi covid-19, muncul media online menjadi platform utama untuk mengajak masyarakat merubah perilaku. Program yang berjalan itu bernama 'Ubah Laku'," paparnya.
"Kebijakan yang menyangkut persyaratan verifikasi, khususnya media online, seharusnya juga tidak serta merta menyulitkan pemilik maupun pengelola media online," imbuhnya di Denpasar.
Edo juga meminta, Dewan Pers konsisten melakukan fungsi sebagai pengawal kode etik dan seluruh ketentuan UU Pers.
"Tidak perlu mengatur sampai ke urusan rumah tangga media. Misalnya soal bukti transfer gaji, jumlah BPJS, dan lain sebagainya," tukasnya.
