PDIP Desak Pemprov Bali Pasang Lagi Baliho Ganjar-Mahfud Yang Dibongkar Saat Kunjungan Jokowi

- 2 November 2023, 14:39 WIB
Politikus PDIP yang juga anggoa DPR RI, I Nyoman Parta mendesak Pemprov Bali memasang kembali baliho yang dicopot saat kunjungan Jokowi di Gianyar.
Politikus PDIP yang juga anggoa DPR RI, I Nyoman Parta mendesak Pemprov Bali memasang kembali baliho yang dicopot saat kunjungan Jokowi di Gianyar. /Rovin Bou/

PotensiBadung.com - PDIP Bali mendesak Pemerintah Provinsi Bali untuk bertanggung jawab atas pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan sejumlah bendera partai di beberapa lokasi kunjungan Jokowi di Gianyar, pada Senin (30/10), lalu.

Hal itu disampaikan oleh I Nyoman Parta, kader PDIP Bali yang saat ini sebagai Anggota DPR RI dapil Bali periode 2019-2024. Pembongkaran atribut PDIP itu diperintahkan oleh Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kepada Satpol PP Provinsi, maka Parta meminta agar segera dipasang lagi.

"Seharusnya Pemprov pasang lagi, kalau dia (Satpol PP Provinsi) disuruh Pj Gubernur Bali menugaskan Satpol PP-nya melepas, dia harus memasang lagi," pintanya saat mengikuti Ngobras (Ngobrol Santai) internal PDIP Bali dengan Ganjar Pranowo di Sekretariat DPD PDIP Bali, Kamis, (2/11/2023).

Baca Juga: Tusuk Gung Cipta, Dua Buruh Bangunan Divonis 2 Tahun 4 Bulan

Sebagai kader PDIP Bali, Nyoman Parta tidak terima pencopotan itu dengan alasan estetika. Menurutnya kalau memang alasan estetika, untuk apa Pj Gubernur Bali mengatakan bisa dipasang lagi. Sehingga dia menilai alasan estetika adalah alasan yang dibuat-buat.

Parta menantang keras tindakan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP itu. Menurutnya, tidak sesuai dengan konsep demokrasi, terlebih pemasangan atribut partai merupakan bentuk sosialisasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang kepemiluan.

"Kita menentang tindakan -tindakan yang melawan demokrasi, karena negara demokrasi ini diperjuangkan sangat serius. Kebetulan saya salah satu pelaku 1998 jadi kita tidak akan pernah membiarkan tindakan-tindakan dari mana pun yang bertentangan dengan demokrasi," ujarnya.

Baca Juga: Astuti Bilang Cinta, Bryan Kalap dan Serang Korban dengan Golok

"Dalam demokrasi, sosialisasi diberikan jaminan, diberikan ketentuan oleh undang-undang agar masyarakat tahu siapa yang akan jadi calon presiden," sambungnya.

Halaman:

Editor: Yoyo Raharyo

Sumber: Wawancara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah