Network
PotensiBadung.com - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali, Romi Yudianto, melantik serta mengambil sumpah sembilan orang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris kabupaten Buleleng.
Pelantikan berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja, Jumat 19 Januari 2024.
MPD Notaris adalah badan yang memiliki tanggung jawab dan hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.
Baca Juga: Pengumuman Ucok Durian Keluarkan Somasi Terbuka! Begini Sejarah Brand Ucok Durian
Baca Juga: TOP! Solusi Pemkab Badung Atasi Pajak Hiburan 40%: Beri Diskon Pengusaha 25 Persen
Sebelum memulai tugas dan fungsinya, MPD Notaris diwajibkan untuk mengucapkan sumpah, sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 mengenai Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Romi Yudianto, menekankan pentingnya bagi MPD Notaris untuk menjalankan tugasnya tanpa kepentingan lain di luar fungsinya. Romi juga mengingatkan agar MPD Notaris fokus pada tugas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sesuai dengan Undang-Undang.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Menang, Bung Clau Waspada Neo Orde Baru
Baca Juga: Cak Imin Dislepet Gubernur Jatim Khofifah: Saya PKB-nya Gus Dur
"Kepada majelis pengawas yang baru dilantik, selain berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, perlu juga wajib untuk mengetahui dan mempelajari aturan hukum yang dipedomani oleh notaris. Selain itu, saya berharap MPD dapat lebih meningkatkan sinergitas antar instansi dan lembaga lainnya," ujar Romi.
Pengambilan sumpah ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pejabat Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Bali, Perwakilan Pj. Bupati Buleleng, Perwakilan Kepolisian Resor Buleleng, Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kab. Buleleng, serta jajaran Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Bali.
Ini tentu mencerminkan komitmen Kemenkumham Bali dalam memastikan bahwa proses pembinaan dan pengawasan notaris di daerah Buleleng berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
