Network
PotensiBadung.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali menerima kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk mengadakan entry meeting pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja barang, dan belanja modal di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali untuk Tahun Anggaran 2023.
Acara ini berlangsung di ruang Darmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali pada tanggal 12 Februari 2024.
Baca Juga: Bali Kantongi Rp1,4 Miliar dari Pungutan Turis Asing Hanya dalam Waktu 5 Hari
Baca Juga: Krishna Murti Laporkan Pencoblosan di Malaysia Berjalan Lancar
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Romi Yudianto, bersama dengan sejumlah pejabat tinggi, administrator, pengawas divisi administrasi, dan pejabat pembuat komitmen di Kantor Wilayah Kemenkumham Bali.
Selain itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis dari jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Bali juga ikut serta dalam acara tersebut secara daring.
Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu langkah BPK dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan di Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Baca Juga: Prof. H. Henri Subiakto Kritik Moralitas Jokowi
Baca Juga: Tujuh Kategori WNA Ini Bebas dari Pungutan Wisman ke Bali
Romi Yudianto, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, dalam sambutannya menyatakan bahwa objek pemeriksaan BPK kali ini mencakup Kanwil Kemenkumham Bali serta beberapa Unit Pelaksana Teknis, seperti Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kanim Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kanim Kelas I TPI Denpasar, Kanim Kelas II TPI Singaraja, dan kegiatan AALCO.
"Disini lah pentingnya kerjasama antara pengelola keuangan dalam memberikan data yang diperlukan serta informasi yang akurat guna menjamin kelancaran pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Saya juga berharap kepada para Unit Pelaksana Teknis yang akan diperiksa, agar dapat memfasilitasi semua keperluan pemeriksaan baik berupa dokumen maupun keterangan yang berkaitan dengan pemeriksaan ini," papar Romi.
Baca Juga: Luh Asri Ningsih Alami Hipotermia di Gunung Agung, Tim SAR Bali Turun Tangan
Baca Juga: Pastikan Pemilu Jurdil, KMHDI Kerahkan Ratusan Pemantau
Romi berharap agar pemeriksaan yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 19 Februari 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.
"Mari kita tunjukkan bahwa kita sudah melaksanakan tugas dengan maksimal sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
Tim BPK RI berharap agar komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif, dan meminta dukungan serta kerja sama dari semua pihak agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi tepat waktu.
Mereka juga menekankan pentingnya akses terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, serta peran serta APIP dalam memperlancar pelaksanaan pemeriksaan. ***
