Network
PotensiBadung.com - Kekayaan Intelektual (KI) menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di era teknologi 5.0, terutama dalam hal merek. Pemerintah pusat dan daerah telah mengutamakan perlindungan KI, namun penting juga untuk memperhatikan aspek komersialisasi dari kekayaan intelektual tersebut.
Untuk merespons kebutuhan akan perlindungan KI personal dan komunal, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Bali mengadakan acara Promosi dan Diseminasi Merek dengan tema "Melalui Perlindungan Merek Kolektif One Vilage One Brand dan Indikasi Geografis Kita Wujudkan UMKM Berdaya Saing", pada Kamis (07/04) di Swiss-Belhotel Rainforest.
Baca Juga: Beri Solusi, Kanwil Kemenkumham Bali Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Pemkab Jembrana
Baca Juga: Kadis PUPR Bali: Bukan Diperiksa, tapi Memberikan Keterangan
Acara ini dihadiri oleh 161 peserta dari berbagai pihak, termasuk sentra KI, Badan Riset Inovasi Daerah, MPIG, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pedagangan, universitas di Bali, UMKM, dan pihak terkait lainnya.
Alexander Palti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali, menyatakan bahwa Bali merupakan destinasi pariwisata yang ideal untuk dikembangkan sebagai zona wisata berbasis KI. Saat ini, Bali telah memiliki 8 produk Indikasi Geografis terdaftar, antara lain Kopi Kintamani, Salak Sibetan, Garam Amed, Mete Kubu, Tunun Geringsing, Garam Kusamba, Perak Celuk, dan Kopi Robusta.
Baca Juga: Sepertinya Serius? Bunda Putri Koster Diperiksa Polda dari Pagi, Jam 5 Sore Belum Selesai
Baca Juga: Pemprov Bali Lakukan Sosialisasi ke Wilayah Rawan Pelecehan Nyepi
Selain itu, ada 3 produk Indikasi Geografis dalam proses pendaftaran, seperti Garam Tejakula, Garam Baturinggit, Garam Gumbrih, dan Lukisan Kamasan. Sementara itu, untuk merek kolektif, terdapat 6 merek dalam proses pendaftaran, di antaranya SJP (Sekar Jepun Penglipuran), KASTARI, Massila (Masyarakat Silangjana), Dodol Penglatan, MLSP (Mawar Langgeng Sari Penglipuran), dan KGP (Krya Gesing Pengelipuran).
Alexander menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam membangun sistem pelayanan KI yang efektif.
Hal ini menjadi krusial dalam percepatan perlindungan, pemanfaatan, serta pertumbuhan UMKM melalui komersialisasi produk berbasis KI.
Baca Juga: 30 Unit Autogate Percepat Proses Pemeriksaan Imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai
Baca Juga: Ketua Umum PIPAS Resmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Narkotika Bangli
Dengan memasuki tahun 2024, perlindungan merek kolektif dan Indikasi Geografis menjadi faktor penting dalam ekonomi digital masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya untuk perlindungan ini menjadi hal yang mendesak.
Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung industri UMKM, Direktorat Jenderal KI meluncurkan Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek) pada akhir tahun 2022.
POP Merek memungkinkan perpanjangan merek dilakukan dalam waktu kurang dari 10 menit, memudahkan pelaku usaha dalam bisnis mereka.
Baca Juga: Maling Aki Diikat dan Dipukuli, Keluarga Odiandi Lapor Kasus Penganiayaan
Acara ini juga dihadiri oleh Juldin Bahriansyah, Kepala Subdirektorat Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Sabartua Tampubolon, Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai narasumber.
Diharapkan acara ini dapat memberikan informasi dan motivasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk melindungi potensi KI, khususnya merek kolektif dan Indikasi Geografis, guna meningkatkan daya saing dan perdagangan UMKM baik di tingkat nasional maupun internasional. ***
