Network
Dari tuak ini kemudian bisa diproses menjadi gula, dan secara tradisional oleh masyarakat secara alami diproses menjadi arak Bali yang telah berkembang dari zaman ke zaman, dan secara turun temurun kata dia menjadi sumber penghidupan.
"Tetua kami di Bali menjadikan arak sebagai minuman yang menyehatkan kehidupannya dengan mengkonsumsi secara terbatas, bukan untuk mabuk," tegas Gubernur Bali.
Baca Juga: Soal Legalisasi Produksi Miras di Bali, NTT, Sulut dan Papua, PKB Desak Jokowi Cabut Perpres
Baca Juga: PDIP Berikan Bantuan Hukum kepada Gubernur Sulsel yang Ditangkap KPK, Ini Alasannya
“Sekali lagi saya tegaskan, dengan hadirnya Perpres ini akan membuka pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di masyarakat. Kami mengiginkan masyarakat dari hulu sampai di hilir dapat memanfaatkannya, sekaligus kami pandang untuk dapat memperkuat kearifan lokal kami di Bali yang bisa digeluti oleh masyarakat,” urainya.
Selama ini dia melihat tidak adanya ketidaksinkronan, di mana Bali sebagai destinasi wisata, kebutuhan mirasnya cukup tinggi bagi wisatawan.
Namun kondisi hari ini kata politisi dari PDI Perjuangan ini dengan produksi yang ada, tercatat 92 persen miras yang beredar di pasaran Bali seperti di tempat hiburan menurutnya adalah miras import, dan hanya 8 persen yang diproduksi di masyarakat lokal Bali.
"Kan enggak benar ini, kemudian nilainya Rp7 triliun dari Bea Cukainya saja, belum lagi segi omsetnya. Jadi untuk menghindari praktik ilegal yang membuat susah masyarakat, maka hadirnya Perpres ini untuk memperkuat regulasi kami di daerah untuk menata, bukan membolehkan secara bebas. Apalagi arak dan Brem di Bali dipakai juga untuk sarana upakara keagamaan dan kesehatan masyarakat," jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Baca Juga: Ini Kata Polda Bali Terkait Laporan Nora, Istri Jerinx
