Network
POTENSI BADUNG - Sejumlah pihak seperti Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster, kemudian Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, sampai Parisadha Desa Alasangker, Buleleng, dilaporkan ke Komnas HAM RI.
Laporan ini terkait dengan adanya dugaan persekusi terkait dengan kegiatan atau aktivitas Hare Krishna di Bali beberapa waktu lalu.
Dugaan persekusi ini terkait dengan adanya pembatasan beribadah yang dirasakan mereka.
Sejumlah bukti sudah diserahkan oleh pelapor kepada Komnas HAM.
Laporan mereka diterima Ketua Komnas HAM didampingi Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan.
Hal ini seperti dikatakan oleh Ketua International Society of Krishna Consciousness (ISKCON) Indonesia atau Gerakan Hare Krishna, Dewa Darmayasa.
Baca Juga: Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual, Gofar Hilman Buru Pemilik Akun Twitter @quwenjojo
Dia bersama jajaran pengurus lainnya melaporkan tindakan persekusi dan pembatasan beribadah yang dirasakan mereka ke Komnas HAM.
"Jadi salah satunya yang dilaporkan pelanggaran HAM adalah bapak Gubernur Bali. Ada dugaan pelanggaran HAM terhadap organisasi kami, yaitu Yayasan ISKCON Indonesia yang berpusat di Bali," kata Sekjen ISKCON Indonesia, Putu Wijaya, di Komnas HAM pada Selasa, 8 Juni 2021.
Tim hukum ISKCON Indonesia, Dewa Krisna Prasada, mengatakan pihaknya mengalami persekusi yang tidak baik oleh bendesa dan ormas di Bali.
Baca Juga: Berikut Rating Drama Korea Senin dan Selasa. ‘Youth of May’ Berakhir dengan Rating yang Solid
Dirinya pun mengaku telah memiliki sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran HAM, semuanya telah diserahkan ke Komnas HAM.
"Kenapa kami menganggap ini ada pelanggaran HAM karena adanya persekusi yang dilakukan oleh Bendesa dan menggandeng ormas tertentu untuk sudah masuk ke ranah pribadi kami, ke tempat ibadah kami dengan melakukan sweeping KTP secara tidak baik, dengan menggedor pintu dengan kata tidak baik, hingga menghina orang yang kami anggap suci, mereka datang enggak mau berkompromi," bebernya.
Selain Gubenur Bali, I Wayan Koster, ISKCON Indonesia juga melaporkan sejumlah pihak, antara lain Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ketua PHDI Provinsi Bali, Ketua Ormas Taksu Bali Dwipa.
Baca Juga: Remaja Ini Curi Pratima di Pura untuk Modifikasi Motor
Pihak lain yang dilaporkan adalah Parisadha Desa Alasangker, Buleleng, Bendesa Adat Desa Kesiman, Denpasar, Bendesa Adat Bale Agung Tenaon, Buleleng, kemudian Perbekel Alangangker, Buleleng, dan Bendesa Adat Sririt.
Kemudian Kelian Desa Adat Bale Agung Tenson, Buleleng, Ketua BPD Alasangker, Buleleng, Perbekel Desa Patemon, Kelian Adat Desa Patemon.
Baca Juga: Gubernur Bali Wayan Koster Klaim Bisa Hemat sampai Rp100 M dari Perampingan Jabatan
Baca Juga: Desa Adat Kesiman Denpasar Tutup Ashram Krishna Balaram, 'Tak Ada Kompromi untuk Perusak Adat'
Belum ada tanggapan resmi dari para pihak terkait dengan adanya laporan tersebut. ***
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di DenpasarUpdate dengan judul "Tidak Hanya Gubernur Bali Wayan Koster, ISKCON Juga Laporkan Sejumlah Pihak di Bawah Ini ke Komnas HAM"
