Izin Atlas Belum Beres: Dinas PMPTSP Badung Akui Belum Lengkap, Ini Alasan Boleh Beroperasi

- 1 Agustus 2022, 12:33 WIB
Kapala Dinas DPMPTSP, Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan.
Kapala Dinas DPMPTSP, Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan. /PotensiBadung

Sampai saat ini Atlas Beach Fest sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan  Sertifikat Standar yang terbit secara otomatis. Demikian pula Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C) untuk Restoran dan Bar dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Kebijakan Pemerintah Pusat pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya membuka peluang seluas-luasnya dan memberikan kemudahan perizinan terhadap bidang usaha yang terbuka.

Ini dengan tujuan pertumbuhan ekonomi meningkat, terciptanya lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan serta pemberdayaan UMKM. Oleh sebab itu, menurut I Made Agus Aryawan, sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk hadir dan memberikan pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha agar dalam berinvestasi mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan tertib administrasi perizinan.

Investasi membutuhkan dukungan semua pihak agar terwujud ekosistem investasi dan kemudahan berusaha serta keamanan dan keberlanjutan usaha. Berbagai  hambatan dalam merealisasikan rencana investasi termasuk aspek perizinan semestinya dapat dimediasi/ difasilitasi oleh semua stakeholders termasuk Pemerintah agar pelaku usaha dapat segera merealisasikan investasinya dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai rencana.

Di sisi lain bagi pelaku usaha wajib menaati persyaratan dasar perizinan berusaha  dan kewajiban yang ditetapkan sesuai Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha sebagai legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha agar tidak menimbulkan polemik dan euforia pendapat dari beberapa pihak yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan apalagi tanpa didukung data yang cukup sehingga informasi yang tersajikan menjadi bias dan tidak valid.

“Kebijakan dan persaratan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA (Risk Based Approach) berbeda dengan mekanisme dan persyaratan perizinan yang berlaku sebelumnya sehingga perlu saya jelaskan agar pemahaman kita sama bahwa nomenklatur izin usaha saat ini meliputi NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikat Standar dan Izin yang diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha oleh Pemerintah (Kementerian Investasi/BKPM), Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Berdasarkan penelusuran data izin terhadap 15 KBLI yang terbit atas nama PT. Kreasi Bali Prima maka dapat dinyatakan bahwa usaha Atlas Beach Fest telah mengantongi sebagian besar izin usaha, dan sebagian lagi masih menunggu verifikasi dari Dinas Teknis di Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Badung,” pungkas I Made Agus Aryawan.

Halaman:

Editor: Hari Santoso


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x