Network
PotensiBadung.com - Beredar video Pemerintah Kota Denpasar, pihak Kepolisian dan stakeholder terkait sedang melakukan sidak ke Banjar-banjar untuk melarang penggunan sound system pada Ogoh-ogoh saat Pengerupukan, Minggu (10/3/2024) malam ini.
Alhasil banyak sound system yang disuruh bongkar karena dianggap akan menggangu ketertertiban dan ketenangan warga. Disarankan agar menggunakan Gamelan sebagai alat musik pengiring Ogoh-ogoh.
Menanggapi sidak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan pihak Kepolisian tersebut, Arya Wedakarna alis AWK mengatakan timingnya (waktu) sidaknya tidak tepat. Menurutnya mestinya dilakukan jauh-jauh hari kalau memang itu dilarang, bukan pada saat hari H.
"Saya merasa bahwa itu kegiatan sidak kegiatan melarang niki (ini) juga saya rasa tidak patut karena pertama timingnya tidak bagus karena ada kerugian," ujarnya melalui postingan di Instagram @aryawedakarna.
Peraih suara terbanyak kedua calon DPD RI Dapil Bali Pemilu 2024 itu mengatakan secara hukum tidak ada yang boleh melarang penggunaan sound sytem yang penggunaannya berkaitan keagamaan.
Bahwa memang dia sepakat untuk menggunakan alat musik gemelan. Tapi dalam konteks yang terjadi saat ini apabila sound system dibongkar, pemerintah Kota Denpasar dan stakeholder terkait harus ganti rugi. Mengingat pengadaan sound system membutuhkan biaya.
"Kalau memang benar ada pembongkaran, ada pelarangan ya silahkan nanti tolong yang merasa dirugikan bisa tuntut Bapak Wali Kota, bisa tuntut Bapak Kepolisian maupun Bapak TNI. Ada yang namanya dituntut secara materiil dan immateriil nanti bisa gugat ke pengadilan," ujarnya.
Bagi AWK pemetintah boleh melarang tapi harus siapkan solusi berupa ganti rugi. Karena sudah ada kerugian materiil dan immateriil saat pengadaan sound system.
AWK mengaku akan membantu anak-anak muda di Banjar yang sound systemnya dibongkar tanpa ganti rugi.
"Nanti saya bantu kalau memang terlaku keras pelarangan-pelarangan ini silahkan yang merasa dirugikan nanti boleh menghadap tiang (saya) nanti kita bisa buatkan atensi ke Kapolri maupun ke Panglima TNI," tandasnya.***
