Galaknya Nyoman Parta Minta Kepala Bulog Bali Diganti Karena Sulit Ditemui  Saat Harga Beras Naik

- 14 Maret 2024, 14:15 WIB
Potret Anggota DPR RI Komisi VI asal Bali, I Nyoman Parta. PotensiBadung
Potret Anggota DPR RI Komisi VI asal Bali, I Nyoman Parta. PotensiBadung /
PotensiBadung.com - Anggota DPR RI Komisi VI asal Bali Nyoman Parta tegas meminta Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti untuk mengganti Kepala Bulog Bali Sony Supriyadi. 
 
Alasanya Sony Supriyadi sulit ditemui olehnya untuk diajak berdiskusi mengenai harga beras di Bali yang kian melonjak. 
 
"Kepala Bulog Bali itu susah sekali diajak bicara, apa gak bisa digeser dipindahkan dari Bali agar saya lebih mudah berkomunikasi," ujar Parta dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangsn RI, dikutip dari Instagram miliknya, Kamis (14/3/2024).
 
 
"Ini urusan rakyat saya tidak mau nelpon kepala Bulog untuk minta proyek tapi untuk bagaimana rakyat Bali terlayani kebutuhan berasnya. Diajak komunikasi aja susah, kalau bisa digeser itu Pak dari Bali agar tidak lama-lama berkonflik dengan saya," sambung dia. 
 
Parta meminta kepada Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti serius mengurusi pangan masyarakat. Dimintanya agar Bulog membeli gabah dari petani sesuai dengan harga pasaran petani. 
 
Tetapi Bulog tidak boleh menjualnya mahal kepada masyarakat dengan alasan harga gabah mahal di petani. Menurutnya, Bulog tidak bisa menjual beras mahal kepada masyarakat dengan alasan harga gabah petani naik. Itu keliru, kata dia. 
 
 
 
"Selanjutnya Bapak (Dirut Bulog) mau jual lebih murah tanggungjawab pemerintah, gratis sekalipun bapak kasih rakyat saya berterima kasih. Tetapi harga gabah petani jangan pernah diturunin karena dia (petani) sangat berjasa untuk kita," tegasnya. 
 
Terkait itu, Kepala Bulog Bali Sony Supriyadi mengatakan pihaknya hanya sebagai petugas di lapangan. Soal Bulog membeli gabah dengan harga murah, kemudian soal harga beras yang tinggi semuanya diatur pusat. 
 
"Itu wewenang pusat kami operator kalau ada perintah pusat kami laksanakan. Kami tidak bisa buat kebijaksanakan sendiri itu tidak mungkin, karena aturan pusat," ujar Sony.***

Editor: Pratama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x