POTENSIBADUNG.COM - Setelah adanya konflik di internal Partai Demokrat, kini Moeldoko diputuskan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
KLB Partai Demokrat tersebut dilakukan di Deli Serdang Sumatera Utara pada Jumat 5 maret 2021.
Dimana di akhir kongres tersebut Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat meskipun menuai banyak kontroversi.
Baca Juga: Kudeta Demokrat, SBY Singgung Masa Lalu Moeldoko, 'Saya Menyesal Dulu Beri Jabatan Kepadanya'
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewa Pengurus Daerah (DPD) Demokrat Bali I Made Mudarta menilai KLB tersebut banyak mempertontonkan kebohongan.
Disebut pula bahwa apa yang dilakukan tersebut dianggap memalukan.
"Apapun alasannya, apapun hasilnya, penetapan Pak Moeldoko itu gugur secara hukum ya, karena bertentangan Konstitusi Partai Demokrat. Sangat memalukan," katanya dihubungi Sabtu 6 Maret 2021.
Baca Juga: Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, AHY: Tidak Kesatria dan Bukan Contoh Baik
Menurut Mudarta seharusnya penyelenggaraan KLB harus berpedoman AD/ART.
Semisal, ada syarat yang harus dihadiri oleh 2/3 DPD dan sebagian dari DPC.
Selain itu harus ada persetujuan Majelis Tinggi Partai dan dilaksanakan oleh DPP.
Dari sejumlah syarat itu, menurutnya, tak satupun terpenuhi.
"Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat kan 34, 100% itu tifak ada satupun yang mengusulkan. Terus ada 514 Ketua DPC juah tak ada mengusulkan," lanjutnya.
Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Dalam sidang ini, Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie.
Sementara Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen dikutip Potensibadung.com dari Antara, Jumat 5 Maret 2021.
Ada yang Mengatasnamakan dari Bali
Sejumlah perwakilan daerah disebut-sebut juga menghadiri KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara.
Termasuk informasinya ada delapan orang peserta yang mengatasnamakan dari Bali.
Namun menurut Made Mudarta, ia membantah jika yang datang ini adalah perwakilan resmi dari Partai Demokrat Bali.
Mudarta menyebut yang datang ke KLB tersebut bukanlah kader, pengurus, atau anggota Partai Demokrat Bali.
"Saya dapat info memang ada 8 orang yang mengklaim dirinya dari Bali. Yang jelas kami pastikan 8 orang itu bukan kader kami di Demokrat Bali," jelasnya.
Mudarta mengatakan mereka 8 orang tersebut bisa saja hanya mengatasnamakan partai.
Pihaknya akan terus memonitor adanya informasi tersebut.
Bahkan dia menegaskan jika memang terbukti itu bukan dari kader, pengurus Partai Demokrat Bali, pihaknya akan membawa kasus ini ke polisi atau akan menempuh ke jalur hukum.
Dikatakan Mudarta bahwa hal tersebut adalah pelanggaran hukum.
"Karena tidak boleh orang luar yang bukan ber-KTA (kartu tanda anggota) Partai Demokrat, bukan pengurus, mengatasnamakan DPD Demokrat Bali, kan pelanggaran hukum namanya," kata dia.
Atas dasar itulah laporan atau langkah hukum bisa dilakukan oleh Partai Demokrat Bali.
Pihaknya sudah menggelar Rapat Koordinasi Daerah yang dihadiri oleh Pengurus DPD Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota se-Bali.
Ia memastikan seluruh kader Demokrat Bali tidak terlibat KLB di Deli Serdang dan meminta seluruh kader Demokrat di Bali untuk tenang dan kompak.
Ia menegaskan pihaknya mendukung penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang resmi.
Kecaman SBY
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengecam tindakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang dinilai telah bersekongkol dengan orang dalam, untuk melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat.
SBY menilai apa yang dilakukan itu adalah tindakan yang tidak terpuji dan jauh dari sikap seorang ksatria.
"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap ksatria dan nilai-nilai moral," kata SBY dalam keterangan pers melalui akun Youtube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat, 5 Maret 2021 malam seperti dilansir dari PikiranRakyat.com.
SBY juga menyebut tindakan Moeldoko hanya mendatangkan rasa malu sebagai perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dia juga menyinggung masa lalu Moeldoko yang sebelumnya sempat dalam satu barisan dengan dirinya.
"Hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah, saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya," ujarnya. *** (Potensi Badung / Imam Reza W)