Network
PotensiBadung.com- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mengumumkan kabar bahagia bagi Pemerintah Provinsi Bali.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan 3,43 persen poin menjadi 77,14 peren pada Februari 2022.
Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 4,84 persen atau turun 0,58 persen poin dibandingkan Februari 2021.
Baca Juga: Simak, Delapan Pemain Ini Masih Bisa Dibawa ke Sea Games Kamboja 2023 Nanti, Segini Usianya
Kepala BPS Provinsi Bali, Hanif Yahya mengatakan, data ini mengacu jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 yang tercatat sebanyak 2,68 juta orang atau meningkat 116,41 ribu orang dibandingkan Februari 2021.
Namun, TPT tersebut masih tinggi dibandingkan TPT Bali sebelum pandemi Covid-19 pada Februari 2020 yang tercatat sebesar 1,25 persen.
Pada Februari 2022, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,55 juta orang; meningkat 125,77 ribu orang dibandingkan kondisi Februari 2021.
Baca Juga: Kalahkan Juara 13 Kali Beruntun Timnas Basket Indonesia Juara SEA Games 2021
Baca Juga: Dihantam Arema FC, Kini PSIS Semarang Bakal Duel Melawan PSM Makassar, Catat Tanggalnya
Imbuhnya, terdapat 405,55 ribu orang (11,66 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 di Provinsi Bali.
Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebesar 35,81 ribu orang dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 27,57 ribu orang.
Sementara warga yang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 24,30 ribu orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 317,87 ribu orang.
Merespons belum pulihnya sektor lapangan pekerjaan di Bali, Anak Agung Gde Agung, anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyebut menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah pilihan ideal. Dengan kata lain menjadi shortcut memutus rantai pengangguran di Bali.
Dalam rangka menggenjot upaya memberangkatkan PMI asal Bali, Penglingsir Puri Ageng Mengwi menyebut zero cost alias berangkat kerja ke luar negeri secara cuma-cuma dari pemerintah pusat adalah solusinya.
“PMI yang mendapatkan fasilitas zero cost ini sementara untuk tujuan Taiwan dan Hongkong. Tenaga PMI asal Bali belum ada yang berangkat ke sana." tegas mantan Bupati Badung 2 periode itu, Sabtu, 21 Mei 2022.
Baca Juga: Bendera Merah Putih dan Bendera PBB Berkibar di Bali
Baca Juga: Berpotensi Hancurkan Kawasan Suci, Walhi Bali Tolak Proyek LNG di Kawasan Mangrove
"Zero cost ini akan saya perjuangkan mengingat mengacu Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan PMI yang mencakup 10 jenis pekerjaan di dalamnya terdapat opsi PMI sebagai pekerja ladang atau perkebunan dan awak kapal perikanan migran."
"Tak sedikit krama Bali yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Termasuk sebagai juru masak dan sopir keluarga,” lanjutnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT BP2MI Denpasar, Wiam Satriawan merinci zero cost ini memang hanya mencakup 10 bidang pekerjaan.
10 bidang pekerjaan dimaksud mencakup pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, sopir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang atau perkebunan, dan awak kapal perikanan migran.
Baca Juga: Persis Solo Ungguli Persebaya, Samsul Arif Sukses Cetak Brace ke Gawang Mantan
Baca Juga: Rohit Chand Resmi Gabung Persik Kediri Setelah Tinggalkan Persija, Begini Komentar Sang Macan
“Untuk menerapkan zero cost ini harus ada cost structure-nya dulu."
"Nah, penerapan cost structure untuk PMI asal Bali belum ada. Kami di UPT BP2MI Denpasar tentu sangat ingin kebijakan zero cost ini juga berlaku untuk PMI asal Bali."
"Namun, butuh effort atau upaya luar biasa karena pusat yang membuat cost structure ini,” tegas Wiam Satriawan. ***
