Network
PotensiBadung.com - Presiden Jokowi Widodo alias Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
Berdasarkan salinan PP yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id, disebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya (THR), dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Adapun aparatur negara yang dimaksud, yakni pegawai negeri sipil (PNS), dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.
Baca Juga: Imbas Banjir Semarang, Daop 3 Cirebon Sebut 14 Perjalanan Kereta Api Alami Keterlambatan
Aparatur negara juga termasuk wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian/lembaga, dewan pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, yang terdiri atas dewa pengawas dan direksi.
Dalam PP itu juga disebutkan, bahwa THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan atau kelas jabatan.
Sedangkan THR dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan.
Baca Juga: Galaknya Nyoman Parta Minta Kepala Bulog Bali Diganti Karena Sulit Ditemui Saat Harga Beras Naik
THR dan gaji ketiga belas bagi staf khusus di lingkungan kementerian/lembaga dan pejabat yang hak keuangannya atau administratifnya setara atau setingkat menteri, wakil menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator atau pengawas, diberikan paling banyak sebesar THR dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada pejabat yang setingkat hak keuangannya.
