Network
PotensiBadung.com - Masyarakat Indonesia dipastikan segera mengucapkan selamat tinggal kepada produk pakaian bekas dari luar negeri.
Praktik impor pakaian bekas yang juga dikenal dengan produk Barang Bekas Bos (Babebo) ini resmi dihentikan oleh pemerintah Indonesia.
Presiden Joko Widodo geram dengan maraknya impor pakaian bekas Thrifting.
Baca Juga: Gegara Obat Nyamuk, Rumah Milik Kakek 82 Tahun di Bondowoso Terbakar
Harga pakaian bekas impor sangat murah dan biasanya semakin ramai dijual di momen ramadhan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri.
Menurut Presiden, impor pakaian bekas mengganggu industri tekstil dalam negeri.
Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan jajarannya yang terkait untuk mengusut tuntas hingga ke akar permasalahannya.
Baca Juga: Transformasi Digital BRI Berbuah Manis, 98,41 Persen Nasabah BRI Gunakan Platform BRIMo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk memeriksa terkait dengan munculnya pakaian bekas impor tersebut.
"Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan," kata Sigit dikutip Potensi Badung, Minggu 19 Maret 2023.
Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan adanya praktik penyelundupan, maka pihaknya bakal menindak tegas.
Baca Juga: Resmi! Ze Valente Perpanjang Kontrak dengan Persebaya, Bajul Ijo Sukses Amankan dari Persib
"Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang Pemerintah saya minta untuk ditindak tegas," ujar Sigit.
Tindakan tegas tersebut, kata Sigit merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
"Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," ucap Sigit.
Sebelumnya, Polri menyatakan bahwa pihaknya menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk melakukan pencegahan bisnis pakaian bekas impor.
"Polri bersama Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai dalam mencegah bisnis pakaian bekas impor," kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023 lalu.
Ramadhan memastikan, Polri siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai.
Baca Juga: Sindir Gilbert Agius? Bos PSIS Semarang Yoyok Sukawi Tak Tolerir Alibi Sang Juru Taktik
Ramadhan menyebut, Bareskrim Polri juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah bisnis pakaian bekas impor tersebut.
"Upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.***
