Network
PotensiBadung.com - Kenaikan pangkat menjadi bukti penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dan relevan dengan bidang tugasnya.
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang memenuhi syarat melalui Seleksi Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali Tahun Anggaran 2024. Seleksi ini dilaksanakan pada Rabu (20/3).
Partisipasi dalam Seleksi Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas ini cukup tinggi, dengan 59 orang pegawai yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Dari jumlah tersebut, terdapat 54 peserta yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah dan 5 peserta yang mengikuti Ujian Dinas.
Kegiatan ini digelar di ruang Dharmawangsa dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Bali, Mamur Saputra, yang didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Ida Ayu Susanti, serta perwakilan dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, menekankan bahwa Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas adalah bagian dari upaya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini bertujuan untuk mengukur kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural yang dimiliki oleh para pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka.
"Untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan integritas, pelaksanaan ujian online ini menggunakan metode Computer Assisted Test (COMET) SIMPEG," ujar Mamur.
Mamur juga menekankan pentingnya ketelitian dan kewaspadaan dalam mengerjakan soal ujian. Para peserta diingatkan untuk memiliki keyakinan pada kemampuan mereka sendiri dan tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan tanpa proses yang sesungguhnya.
"Kelulusan peserta adalah hasil dari prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan alasan apapun, itu adalah tindakan penipuan," tegas Mamur.
Kegiatan ujian ini tidak hanya menjadi momen untuk peningkatan karier pegawai, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam menjaga transparansi, integritas, dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kerja mereka. Dengan demikian, upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme ASN dapat terus dilakukan dengan berbagai inovasi dan standar yang tertinggi.***
