Network
PotensiBadung.com - Selama 3 tahun belakangan ini, berdasarkan hasil survei berbagai lembaga menunjukkan tren positif penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan RI semakin meningkat hari demi hari.
Kasus-kasus besar yang diungkap mulai dari kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT ASABRI, PT. Garuda Indonesia, impor tekstil, impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, serta kasus kelangkaan minyak goreng yang menyentuh hajat hidup orang banyak, dimana sebelumnya tidak terpikir oleh sebagian masyarakat berani diungkap.
Baca Juga: Eks Sekda Buleleng Dewa Puspaka Divonis 8 Tahun Penjara, Kejati Bali Apresiasi Hakim
Kejaksaan RI dibawah kepemimpinan Jaksa Agung RI Burhanudin menekankan kepada jajarannya “yang paling penting dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengembalian Kerugian Negara” dan penyelamatan keuangan negara dapat diselamatkan dengan kuncinya ada pada penelusuran aset-aset para koruptor (asset tracing) sejak dini sehingga pemulihan aset (recovery asset) menjadi lebih mudah, dimana hasilnya berupa triliunan aset dalam bentuk tanah, kapal, tambang, saham, uang dan emas dapat diselamatkan.
Oleh karenanya seluruh jajaran tidak kenal lelah, pungkas Burhanudin dalam suatu kesempatan wawancara.
Setelah setahun menjabat, Jaksa Agung RI Burhanudin membuat terobosan yang sangat humanis, yang disebabkan karena ada beberapa kasus yang seharusnya secara hukum tidak layak untuk dibawa sampai ke persidangan seperti pencurian kayu bakar, pencurian sandal jepit dan perkara lainnya, bahkan ada perkara pelaku melakukan tindak pidana karena keadaan terdesak karena kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan pelaku mencuri demi kebutuhan persalinan istri, pengobatan keluarga bahkan demi sang anak agar dapat mengikuti sekolah online di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kejaksaan Sita Aset Tanah Milik HN Tersangka Korupsi Taspen, Selanjutnya Apa?
Hal ini menjadi tolak ukur asas “dominus litis” harus diterapkan berdasarkan pasal 139 dan 140 KUHAP sehingga dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung selalu menyampaikan bahwa “keadilan itu tidak ada di buku, tapi ada di hati nurani para penegak hukum” sehingga penanganan perkara harus dilakukan dengan hati dan melihat fakta yang terjadi di masyarakat, serta hukum harus hadir di tengah-tengah masyarakat.
Gagasan-gagasan tersebut terakomodir dalam Pasal 30 C huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yaitu “turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya”.
Baca Juga: Korupsi Minyak Sawit Mentah, Tiga Pejabat Kemendag Dicecar Jaksa
Baca Juga: Komisaris Independen PT SIAP Jadi Saksi Korupsi Asabri, Apa Perannya?
